Parlemen Uni Eropa Apresiasi Pengelolaan Kelapa Sawit Indonesia

29/03/2018 08:52:27

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan bahwa Parlemen Uni Eropa mengapresiasi pengelolaan kelapa sawit di Indonesia.

Pernyataan itu di sampaikan Menteri Siti setelah dirinya memimpin delegasi Indonesia melakukan pertemuan dengan tiga elemen penting Uni Eropa, di Brussels, Belgia. Bersama dengan unsur KLHK, Kemenko Perekono mian, Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta Kedutaan Besar RI (KBRI), secara maraton bertemu dengan Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa Heidi Hautala, Komisioner Uni Eropa bidang Lingkungan Karmenu Vella, dan Ketua Persahabatan Parlemen Indonesia-Uni Eropa Ana Gomes.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Siti menjelaskan perspektif lingkungan terkait persoalan sawit pascaresolusi Parlemen Uni Eropa. Setelah mendapatkan penjelasan dari Menteri Siti, Heidi Hautala mengapresiasi berbagai upaya Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan kelapa sawit di Indonesia, terutama dalam aspek lahan. “Selain itu, ia juga melihat banyak kemajuan dalam hal penanganan lingkungan, termasuk sampah plastik,” kata Menteri Siti dalam rilisnya kemarin. Hal senada disampaikan Komisioner Karmenu Vella yang membawahi bidang lingkungan. “Ia menghargai berbagai kemajuan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Namun, juga mengatakan kiranya pengambilan keputusan kebijakan impor terkait Uni Eropa, untuk terus diinformasikan,” kata Menteri Siti.

Kedua pihak menghargai kerja sama pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, skema pertama yang berjalan dalam kerangka EU Forest Law Enforcement Governance and Trade. Skema tersebut akan diterapkan untuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang sedang disempurnakan dan akan disahkan dalam sebuah perpres akhir 2018. Terkait hal itu, Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa menyarankan untuk mengintegrasikan ISPO dengan skema internasional Responsible Sustainable Palm Oil. Ia menjelaskan bahwa sejak Kamis (22/3) lalu dokumen proses pembahasan antara Parlemen, Dewan, dan Komisi EU mengenai rencana pengenaan tarif untuk kelapa sawit, terbuka untuk publik sesuai perintah pengadilan.

Ini memudahkan Indonesia untuk mencermati dan menyampaikan respons. Dalam paparannya, Menteri Siti menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia dalam menekan angka deforestasi dan penguatan ISPO. Lebih lanjut Menteri Siti yang didampingi Dubes RI Brussels, Yuri Thamrin, menjelaskan bahwa kelapa sawit menjadi tumpuan hidup lebih dari 5,3 juta orang secara langsung dan 21 juta orang secara tidak langsung, di mana 42% di antaranya adalah petani kecil. Bisnis ini juga telah menjadi sumber pendapatan bagi banyak pekerja di Eropa yang bekerja di industri hilir minyak sawit.

“Jika UE peduli dengan kelestarian lingkungan dan penghidupan masyarakat pedesaan, seruan kami adalah mendorong kerja sama antara Indonesia dan UE untuk meningkatkan legalitas dan industri sawit berkelanjutan,” tegas Menteri Siti.