Diplomasi Menyelamatkan si Emas Hijau

27/12/2017 11:11:16

MANILA - Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa di Manila, Filipina, November lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan.

Di acara itu, dia secara tegas meminta Uni Eropa (UE) menghentikan kebijakan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

Pernyataan Jokowi tersebut mendapat dukungan penuh dari PM Malaysia Najib Razak. Seperti halnya Indonesia, Malaysia merupakan produsen komoditas perkebunan yang juga kerap disebut 'emas hijau' tersebut.

Jokowi wajar bereaksi. Hal itu disebabkan, sebelumnya, pada Maret 2017, parlemen UE menyebut kelapa sawit Indonesia merusak lingkungan karena diproduksi dengan cara mengonversi hutan alam dan lahan gambut sehingga menyebabkan kebakaran berulang. Melalui Kementerian Perdagangan, pemerintah Indonesia kemudian menyampaikan nota protes atas sikap parlemen Uni Eropa tersebut. Sebab, tudingan tersebut tidak benar.

"Indonesia memahami pentingnya isu sustainability kelapa sawit. Berbagai kebijakan terkait dengan sustainability telah dibuat, termasuk sistem pengelolaan perkebunan dan industri kelapa sawit secara berkelanjutan di Indonesia atau Indonesian sustainable palm oil," ungkap Presiden, kala itu.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kendati soal isu lingkungan diembuskan, permintaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat malah meningkat di semester pertama lalu. Enggar mengatakan peningkatan permintaan ekspor bahkan menyentuh angka 15%-20%.

Kendati demikian, sebagai ujung tombak di bidang perdagangan, Enggar mengaku tidak akan tinggal diam. Menurut dia, sikap UE itu akan mengganggu jika terus dibiarkan. Di sela acara 13th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2018 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, awal November lalu, politikus Partai NasDem itu menegaskan bakal melakukan perang dagang (trade war) dengan UE.

Menurutnya, perang dagang yang dimaksud bisa saja dilakukan bila sewaktu-waktu Indonesia menghentikan ekspor CPO ke negara-negara tersebut untuk jangka waktu tertentu. Selain menghentikan ekspor, perang dagang bisa dilakukan dengan menghentikan impor beberapa produk dari negara yang bersangkutan. "Saya bisa saja ganggu impor bubuk susu sehingga bisa menyerang peternak mereka dan itu akan terganggu (kinerja perdagangannya). Makanya, lebih baik kita berlaku adil," tegasnya.

Dalam isu sawit ini, Enggar mengaku mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri, duta besar di negara yang bersangkutan, hingga kementerian/lembaga (K/L) yang lain. "Kami juga kirim surat ke menteri Uni Eropa dan negara-negara yang berkaitan. Dalam berbagai pertemuan dan forum, terutama yang bilateral, saya sampaikan ini tidak adil dan diskriminatif," jelasnya. Menurut Enggar, jika langkah diplomasi tidak mempan, kebijakan perang dagang itu bakal serius dia lakukan dan negara tidak perlu takut.

Sumber:

http://www.mediaindonesia.com/news/read/138092/diplomasi-menyelamatkan-si-emas-hijau/2017-12-27