Prancis Diminta Tak Ganggu Sawit Indonesia

13/12/2017 09:39:20

Paris - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Prancis tidak lagi mengganggu ekspor minyak sawit (CPO) Indonesia ke negara tersebut demi menjaga hubungan baik kedua negara.

Jonan mengatakan hal itu saat memberikan sambutan usai menyaksikan penandatanganan 3 Letter of Intent (LoI) pembangkit listrik dari energi terbarukan antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik asal Prancis yaitu Pace, Equis Energy, dan Aquo Energy di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Senin (11/12).

Penandatanganan tiga LoI tersebut oleh Direktur Bisnis Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Djoko R Abumanan dengan Madam Fabienne Demol dari Pace, Christophe Moyon sebagai Direktur/Authorized Representative Akuo Energy Indonesia Ltd, dan Tim Russell, Authorized Representative Equis Energy.

Jonan menyampaikan ucapan terima kasih dan menghargai atas kerja sama PLN dan perusahaan Prancis serta berharap semoga kerja sama ini bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Namun, dia meminta pemerintah Prancis memperhatikan soal minyak sawit Indonesia. "Minyak sawit Indonesia ini harus bisa diterima. Kalau Prancis tetap menolak maka bisa mengancam hubungan bilateral Indonesia dan Prancis," tegas dia.

Selama ini, sejumlah negara Uni Eropa (UE) melakukan kampanye hitam untuk menolak sawit Indonesia. Padahal, minyak sawit Indonesia tidak pernah terbukti melanggar seperti yang selama ini diserukan Uni Eropa.

Jonan pun menyebutkan perusahaan migas asal Prancis, Total, bahkan berniat mengembangkan bahan bakar nabati (biofuel) dengan menggunakan minyak sawit. Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia ingin ikut ambil bagian

"Tolong selesaikan isu ini ke pemerintah Anda. Menterinya cukup populer di sini kan? Isu ini harus dipertimbangkan dengan serius," kata Jonan kepada pihak Prancis.

Menteri yang dimaksud adalah Nicolas Hulot. Hulot adalah mantan wartawan dan aktivis lingkungan yang ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup Prancis.

Menurut Jonan, hubungan RI dengan Prancis tidak hanya di bidang energi saja, tapi di bidang lain. Ketika menjadi perhubungan, Jonan mengaku ikut menyaksikan salah satu pembelian terbesar Airbus di Toulouse, Prancis. Sehingga, dia berharap pemerintah Prancis mempertimbangkan lagi isu CPO ini demi menjaga persahabatan kedua negara.

Di tempat yang sama, Dubes RI untuk Prancis Hotmangaradja MP Pandjaitan menambahkan, upaya Prancis menjegal sawit Indonesia bukan hanya satu dua kali. Prancis juga kerap membawa isu kelapa sawit Indonesa ke tingkat Uni Eropa (UE). Meski demikian, tidak semua negara UE memiliki pendapat yang sama bahwa kelapa sawit asal Indonesia berdampak buruk terhadap lingkungan.

Menurut dia, negara-negara lainnya di UE masih enggan untuk mengangkat isu minyak sawit, jadi masalah ini di UE masih pending.

Namun demikian, dia mengatakan pemerintah Prancis kerap membawa isu penolakan kelapa sawit ke parlemen di bulan Januari sehingga mereka punya waktu satu tahun untuk memperjuangkan isu tersebut.

“Cara mereka seperti itu, tapi kita berhasil patahkan di 2015. (Isu) itu diangkat di UU biodiversity. Itu ada di pasal 27A negara-negara yang merusak lingkungan itu akan dikenakan bea masuk sebesar 300 euro per ton, termasuk CPO. Setelah kita tolak, mereka mau nego jadi 30 euro per ton, tapi kita bilang kita tidak mau bayar sesenpun. Karena naskah akademiknya, latar belakangnya mencoreng negara kita. Negara kita dianggap bermasalah, kebakaran hutan, deforestasi, kesehatan, padahal semuanya tidak,” terangnya.

Dia juga menegaskan, saat pemerintah Prancis menyaratkan CPO yang masuk Prancis harus bersertifikat, CPO asal Indonesia jelas sudah besertifikat.

“Padahal jika kita dibandingkan negara lain dari A-Z, dari hulu sampai hilir, semua (sawit kita) sudah bersertifikat. Tapi walaupun kita sudah memenuhi ketentuan, mereka tetap mengganggu di UE dan parlemen,” ujarnya.

Sumber: http://www.beritasatu.com/bisnis/468101-prancis-diminta-tak-ganggu-sawit-indonesia.html