KOMODITAS EKSPOR : RI Berperang Lawan Diskriminasi Sawit

21/11/2017 11:35:13

JAKARTA— Indonesia meminta kepada sejumlah negara untuk menghentikan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit dan turunannya karena dinilai merugikan kepentingan perekonomian.

 Dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan Asean-Uni Eropa, Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (14/11), Presiden Joko Widodo mengangkat isu kelapa sawit. Pasalnya, komoditas tersebut sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Jokowi menjelaskan saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan kehidupannya dengan kelapa sawit. Apalagi, 42% lahan perkebunan komoditas itu dimiliki oleh petani kecil.

Presiden meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

"Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit" ujarnya dikutip melalui siaran resmi, Selasa (14/11)

Dia menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu keberlanjutan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait permasalah itu telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

EFEK TULAR

Secara terpisah, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati menilai hambatan perdagangan nonteknis seperti resolusi sawit Uni Eropa dapat menghambat kinerja ekspor komoditas itu. Para eksportir biasanya akan lebih memilih negara tujuan ekspor lain.

Kendati demikian, dia mengkhawatirkan tuduhan atau hambatan nonteknis tersebut bakal diikuti oleh negara lain. Hal serupa telah terjadi di Australia yang meniru langkah yang diterapkan Amerika Serikat.

“Negara-negara yang otoritas investigasinya maju [AS, Uni Eropa, Australia, India, dan Turki] biasanya mengintip lalu menuduh dengan tuduhan yang sama. Efek menularnya yang dikhawatirkan,” jelasnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya menyatakan akan menyerang balik negara yang menjalankan kampanye negatif untuk komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Pasalnya, praktik tersebut dinilai tidak sehat dan bakal mengganggu perekonomian RI pada masa mendatang.

Dia menyebut kampanye negatif serta tuduhan dari negara tujuan ekspor sawit tidak kunjung henti. Pihaknya mengaku gerah dengan berbagai cara yang dilakukan untuk menghambat laju ekspor komoditas unggulan RI tersebut. 

Sampai dengan kuartal III/2017 atau September 2017, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Kemendag) telah menangani 51 kasus, dengan rincian 32 kasus tuduhan dumping, subsidi, safeguard (DSS) atau trade remedy dan 5 kasus dalam tahap penyelesaian sengketa. Selain DSS, terdapat juga hambatan teknis perdagangan terkait isu kesehatan, isu lingkungan, standar, serta kebijakan perdagangan negara mitra dagang yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat kinerja ekspor Indonesia.

Kemendag mencatat secara garis besar, hambatan teknis perdagangan banyak terjadi terhadap produk kelapa sawit Indonesia antara lain terkait isu sustainability, deforestasi, kesehatan dan pekerja anak. Instrumen remedies merupakan instrumen yang diperbolehkan dalam praktek perdagangan internasional serta merupakan instrumen paling mudah diterapkan untuk membendung impor dari negara lain di era liberalisasi perdagangan dan semakin banyaknya free trade agreement antarnegara.

Permintaan produk minyak sawit dari negara tujuan ekspor masih mencatatkan pertumbuhan hingga September 2017. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat adanya kenaikan permintaan dari Timur Tengah sebesar 26%, Pakistan 9%, dan Uni Eropa 1% pada September 2017. Secara keseluruhan, asosiasi menyebut kinerja eskpor minyak sawit masih berada dalam tren positif dengan total volume 2,76 juta ton.

Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang menjelaskan kinerja eskpor minyak sawit tidak termasuk biodiesel dan oleochemical pada September 2017 memang mengalami penurunan 7,5% secara month to month. Namun, angka tersebut menurutnya masih tinggi apabila dibandingkan dengan tren ekspor sepanjang 2017.

Di sisi lain, menipisnya stok minyak sawit RI dan Malaysia mengerek harga di pasar global.

Selama September 2017, harga harian komoditas itu bergerak di kisaran US$687,60 hingga US$760 per metrik ton dengan harga rata-rata US$724,9 per metrik ton.

Harga rata-rata selama September 2017 naik 7% dibandingkan bulan sebelumnya senilai US$676 per metrik ton.

“Ini menunjukkan bahwa pasar minyak sawit masih terus bergeliat karena kurangnya pasokan dari minyak nabati lainnya di pasar global,” ujarnya.

Togar memperkirakan permintaan pasar akan terus meningkat seiring masih rendahnya produksi kedelai di Amerika Selatan khususnya Brasil. Pasalnya, kawasan itu masih terpengaruh kondisi cuaca yang mengganggu hasil panen.

Sementara itu, produk minyak sawit domestik mencapai puncak tertinggi pada September 2017 sebesar 4 juta ton. Pada periode tersebut, produksi minyak sawit Indonesia tercatat 4,03 juta ton atau naik 2% dibandingkan Agustus lalu di 3,95 juta ton.

Sumber : Bisnis Indonesia (15/11/2017)